public polisy

PELAYANAN PUBLIK KEDUA TERENDAH

Provinsi Lampung menempati Urutan Kedua Terendah dalam Sektor Pelayanan Publik berdasarkan survei yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2012( dikutip dari Lampost edisi Jumat 20 September 2013), indeks integritas Kota Bandar Lampung dalam pelayanan publik menempati urutan kedua terendah setelah Depok dari 13 kota yang disurvei. Pelayanan tersebut terutama dalam pengurusan surat izin usaha perdagangan (SIUP), izin mendirikan bangunan (IMB), dan layanan KTP yang masih dibawah standar KPK yaitu 6,0%. Survei yang dilakukan KPK berdasarkan sampel dari 30 unit layanan diantaranya; kepraktisan sistem prosedur operasional, keadilan layanan, praktik gratifikasi, fasilitas di sekitar lingkungan pelayanan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Peran warga dalam upaya tersebut sangat menunjang dimana warga menjadi partisipan dalam upaya pengawasan terhadapkinerja birokrasi yang tengah berjalan. Menurut Cahya H selaku direktur Pendaftar dan Pemeriksa Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN) jumlah pengaduan dari masyarakat Lampung selama rentang delapan tahun , yaitu dari 2004 sampai dengan 2012 ada 1.212 pengaduan yang masuk namun tidak semuabermuara pada tindak pidana Korupsi. itu artinya tingkat kepedulian masyarakat semakin meningkat terhadap upaya pemberantasan Korupsi.

Menurut KPK sebagaimana dikutip dari pernyataan Chaya, KPK melakukan koordinasi dan supervisi dalam penyusunan APBD dan pengadaan barang dan jasa. Terdapat adanya perhitungan yang belum riil. target pendapatan belum dihitung dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki. dalam pengadaan barang dan jasa, adanya survei harga yang tidak pas dengan yang ada di Lapangan.

Dalam kasus sebagaimana tersebut diatas yang dikutip dari Lampost edisi 20 September 2013. Terdapat indikasi adanya ketidaksesuaian Tugas, fungsi dan peran kepemimpinan dalam Pemerintah.
Menurut James A.F Stonen, tugas utama seorang pemimpin adalah:

1.Pemimpin bekerja dengan orang lain : Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk
bekerja dengan orang lain, salah satu dengan atasannya, staf, teman sekerja atau atasan lain dalam organisasi sebaik orang diluar organisasi.
2. Pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan (akontabilitas):
Seorang pemimpin bertanggungjawab untuk menyusun tugas menjalankan tugas,
mengadakan evaluasi, untuk mencapai outcome yang terbaik. Pemimpin bertanggung
jawab untuk kesuksesan stafnya tanpa kegagalan.
3. Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas : Proses kepemimpinan
dibatasi sumber, jadi pemimpin hanya dapat menyusun tugas dengan mendahulukan
prioritas. Dalam upaya pencapaian tujuan pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-
tugasnya kepada staf. Kemudian pemimpin harus dapat mengatur waktu secara
efektif,dan menyelesaikan masalah secara efektif.
4. Pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual : Seorang pemimpin harus menjadi seorang pemikir yang analitis dan konseptual. Selanjutnya dapat mengidentifikasi masalah dengan akurat. Pemimpin harus dapat menguraikan seluruh pekerjaan menjadi lebih jelas dan kaitannya dengan pekerjaan lain.
5. Manajer adalah forcing mediator : Konflik selalu terjadi pada setiap tim dan organisasi. Oleh karena itu, pemimpin harus dapat menjadi seorang mediator (penengah).
6. Pemimpin adalah politisi dan diplomat: Seorang pemimpin harus mampu mengajak dan melakukan kompromi. Sebagai seorang diplomat, seorang pemimpin harus dapat mewakili tim atau organisasinya.
7. Pemimpin membuat keputusan yang sulit : Seorang pemimpin harus dapat memecahkan masalah.

dari ke7 Tugas Pemimpin yang dikemukakan A.F Stonen terdapat ketidaksesuaian Tugas atau pelaksanaan tugas yang kurang maksimal dari Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu Pada point 1 dan 2 Pemerintah Kota Bandar Lampung bertanggung jawab kepada masyarakat Kota Bandar Lampung dan juga Pemerintah di atasnya yaitu Pusat dan Daerah. Namun perihal ketidakmaksimalan dalam upaya mengemban tugas dan indikasi terhadap terhadap perilaku menyimpang menyurutkan hal tersebut. Indikasi tersebut terlihat dari adanya anggaran dalam APBD yang tidak sesuai dengan yang ada di Lapangan.

Dalam upaya menjalankan fungsi kepemimpinan yaitu; Fungsi Perintah, Fungsi Konsultatif, Fungsi Partisipatif, dan Fungsi Delegasi. Perintah Kota Bandar Lampung masih belum menjalankan Fungsi Perintah dan Fungsi Konsultatif dengan semestinya. Fungsi Perintah yaitu fungsi Pemerintah dalam mengemban tugas birokrasi yang mengutamakan pelayanan kepada objek pemerintah yaitu masyarakat. Dengan adanya survei tersebut dapat dinyatakan masih belum maksimal. Fungsi Konsultatif, memberikan Konsultasi dan arahan kepada masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Dalam sektor Publik hal tersebut berkaitan dimana Pemerintah berhubungan langsung dengan msyarakat dalam upaya penyelesaian permasalahan masyarakat seperti pencatatan administratif dan sebagainya. Dengan adanya survei ini dapat kembali dikatakan masih belum dijalankan dengan baik.

Dalam Menjalankan peranannya Pemerintah Kota Bandar Lampung juga masih kurang dalam upaya memotivasi dan mempengaruhi. Memotivasi dalam hal partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pelayanan dan mempengaruhi yaitu memberikan teladan dan contoh yang baik kepada masyarakat. Dalam upaya memotivasi, meskipun progress partisipasi masyarakat dalam kasus ini sudah mulai baik namun adakalanya masih perlu untuk ditingkatkan.

Kesimpulan dalam Kasus ini adalah Mutu Pelayanan Pemerintah kepada masyarakat perlu ditingkatkan. Selain itu aspek pendukung pemerintah yaitu masyarakat juga ditingkatkan. caranya yaitu dengan memperbaiki kualitas pelayanan itu sendiri, transparansi, dan informasi. Dengan adanya survei yang dilakukan KPK sebagai badan yang independen sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kinerja birokrasi. Daerah yang surveinya menempati urutan terendah akan terpasu untukmeningkatkan kinerjanya begitu juga sebaliknya daerah yang kinerjanya dinilai baik akan berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan mutukinerjanya. Harapannya survei tidak hanya berhenti pada hasil melainkan juga perbaikan dan peningkatan hasil survei tersebut bagi daerah yang telah disurvei.