Catatan Skripsi Unila 2013

Mendengar kata skripsi, mayoritas dari kita akan terbayang dengan kelulusan. Benar bahwa skripsi merupakan prasyarat kelulusan bagi mahasiswa S1. Skripsi memiliki tema dan gagasan yang bermacam-macam tergantung dari jurusan dan isu yang akan dikaji oleh si Pembuat skripsi. Dalam kesempatan kali ini saya mencoba memaparkan perjalanan Skripsi tahun 2013. Alasan mengapa saya memaparkan perjalanan Skripsi tahun 2013,  Karena minimnya kesempatan untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan skripsi. Catatan ini pun berbeda dari segi tema dengan contoh perjalanan skripsi yang dicontohkan oleh Bapak Dosen pengajar Mata Kuliah Metode Ilmu Politik dan Pemerintahan dimana ada lebih dari satu masa untuk mengetahui pergeseran tema skripsi.

Catatan Skripsi ini mengelompokkan judul-judul Skripsi kedalam segi tema derdasarkan Pendekatan Negara atau Politik, Publik, dan Privat. Dalam Pendekatan Negara atau Politik Tema skripsi dapat berupa hal-hal yang berkenaan dengan Kenegaraan seperti institusi-institusi Pemerintah dan non Pemerintan, Pemilu, Proses Politik dan sebagainya berkenaan dengan tema. Dari segi Pendekatan Publik dapat berupa kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, pengelolaan fasilitas publik,administrasi publik dan lain-lain berkenaan dengan hal tersebut. Dari Pendekatan Privat biasanya lebih mengarah kepada segala sesuatu di luar ranah Publik dan Politik.

Dari awal pengumpulan skripsi ditahun 2013 tepatnya dibulan Januari terdapat sekitar 3 skripsi yang masuk di Ruang Baca Fisip dengan judul “ Posisi dan Peran Masyarakat Sipil dan Kota Bandar Lampung” oleh Abror(14/1/013), “ Model Kaderisasi Partai Politik pada DPW PKS Provinsi Lampung” oleh Agus Toni(28/1/013), dan “ Demokrasi Lokal Tanah Datar dalam Pemilihan Wali Nagari di Kenangarian Sungayang” oleh Nanda Suban Hari(31/1/013).

Pada Bulan Februari, terdapat tiga skripsi yang dikumpul di Ruang baca diantaranya;” Penerapan Sikap Budaya Nemui Nyimah dalam Pelayanan Publik” oleh Ayu Al Qarana(13/2/013), “Proses Marjinalisasi Sistem Pemerintahan Adat Lampung dalam Hegemoni dan Kekuasaan Pemerintah Daerah”oleh Ridho Akbar( 20/2/013), dan “Efektifitas Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Izin Usaha Mini Market.

Perjalanan Skripsi di tahun 2013 terus berlanjut di Bulan Maret, April, Mei, Juni, dan Juli. Jumlah Keseluruhan Skripsi sebanyak 27 judul yang dapat di kelompokkan kedalam tiga ranah yaitu Ranah Politik, Publik, dan Privat.

Berdasarkan analisis yang saya buat, dalam Ranah Publik terdapat 11 judul yang berkaitan dengan ranah Publik beberapa sampel judul skripsi diantaranya; “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran” oleh Duwi Oftusari(1/2/013), “Akuntabilitas Kepala Kampung Gunung Agung dalam Mengelola Alokasi Dana Kampung”oleh Riana Rachman (3/6/013), dan “ Efektifitas Pelaksana Program Jam Belajar Masyarakat di Kota Metro”oleh Adhiyanti Hani Erviana (2/7/013). Dalam ranah Publik, Judul skripsi mengngkat persoalan Kelembagaan di sektor Publik dengan mengacu pada aspek evaluatif yang membandingkan antara ideal dengan kenyataannya. Selain itu judul skripsi juga mengacu kepada objek kebijakan publik yaitu masyarakat. Dimana tolak ukur keberhasilan dari suatu kebijakan sektor publik dibahas dalam skripsi, contoh sampelnya ialah” Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan”.

Dalam Ranah Politik terdapat 16 judul skripsi yang berkaitan dengan hal Politik dimana sub kajian dari judul tersebut mengacu pada tema State Centric yang dirangkai dengan pendekatan formalis , yakni mendekati dan merangkai persoalan Politik Kelembagaan. Selain itu analisis Aspeknya hampir sama dengan judul skripsi yang masuk dalam ranah publik yaitu membandingkan antara ideal dan kenyataannya. Beberapa contoh skripsi yang masuk ranah ini diantaranya; “ Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Apatisme Politik Masyarakat Pekon Sukoharjo III pada Pilkada Pringsewu Tahun 2011”oleh Alvindra, “Rekruitment Caleg Kepala Daerah pada Pilkada Kabupaten Way Kanan” oleh Adi Kusnadi(27/6/013), dan “Persepsi Masyarakat terhadap Sosialisasi Pencalonan Herman HN Menjelang Pemilu Gubernur Lampung” oleh Melisa Handayani(24/7/013). Dari Ketiga Judul Skripsi tersebut dapat dianalisis bahwa isu sedang dan akan terjadi mempengaruhi judul skripsi yang dibuat. Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa waktu mendatang Lampung akan melakukan pesta Demokrasi untuk memilih Gubernur Lampung, hal tersebut berkorelasi dengan judul skripsi yang bertemakan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat.

Ditahun 2013 belum ada Skripsi yang masuk kedalam ranah Privat, kebanyakan dari judul skripsi mengambil ranah Negara atau Politik dan Publik. Dari Jumlah keseluruhan data judul skripsi ditahun 2013 sebanyak 16 judul skirpsi bertemakan tentang Negara atau Politik, dan 11 bertemakan Publik hal tersebut sedikit banyak dilatar belakangi oleh isu yang sedang hangat dimasyarakat dan kemampuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa untuk tahun 2013 tema tentang negara dan politik menjadi pilihan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir study mereka.

Warning!!!

Kesimpulan catatan skripsi ini bukan kesimpulan akhir mengingat perjalanan skripsi ditahun 2013 masih belum berakhir.

teori otoriter birokratik

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah - Nya ,sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul  “ Teori otoriter birokratik”

 Dalam penyusunan malakah ini, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyusunannya, baik dalam penyajian data, bahasa maupun sistematika pembahasannya. Penulis juga mengharapkan masukan atau kritikan maupun saran yang bersifat membangun demi kesempurnaannya di masa yang akan datang.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan pada kesempatan ini Mudah-mudahan dengan adanya makalah  ini sedikit banyaknya dapat membawa manfaat kepada kita semua, dan juga dapat menjadi referensi.

 

       Unila,  15   April  2013

  Penulis 

     BAB  I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang Masalah

Fenomena Politik di Negara Dunia ketiga terbagi kedalam tiga teori yaitu: Teori Budaya, Teori Paska kolonial, Teori Otoriter Birokratis, Teori Aliansi Segitiga, dan realitas perkembangan Demokrasi di negara-negara berkembang yang kebanyakan berada di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Teori otoriter birokratis adalah salah satu fenomena yang ada pada pemikiran dunia ketiga. teori ini mengaitkan masalah otoriterisme dengan tahap pembangunan ekonomi yang digambarkan oleh O’Donnell.

Kebanyakan dari kita masih banyak yang belum mengetahui apa yang dimaksud dengan teroi tersebut, sehingga dalam makalah ini akan dijelaskan tentang” Teori Otoriter Birokratis”.

B.       Perumusan masalah

Penulis Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latarbelakang, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu :

Apa yang dimaksud dengan Teori Otoriter Birokratis?

C.     Tujuan Penulisan

a.       Sebagai sarana peningkatan wawasan dan juga ilmu bagi penulis dan para membaca.

b.      Menjadi Salah satu referensi bagi penulis dan pembaca.

F.   Manfaat Penulisan

a.    Dengan adanya makalah ini diharapkan untuk meningkatkan wawasan dan juga pengetahuan penulis dan para pembaca sebagai bekal dalam menghadapi masa depan  yang penuh persaingan dan akan hanya sanggup terpecahkan dengan ilmu pengetahuan .

b.    Makalah ini bisa menjadi salah satu referensi mata kuliah Sistem Politik Indonesi.

BAB II

PEMBAHASAN

Teori Negara Otoriter Birokratis

Teori Negara Ototriter Birokratik termasuk kedalam pemikiran politik dunia ketiga yang dicetuskan oleh Guillermo O’Donnell, seorang sarjana Argentina, mengaitkan masalah otoriterisme ini dengan tahap pembangunan ekonomi.

O’Donnell menghubungkan bentuk rejim(demokratis dan otoriter) dengan taraf perkembangan ekonomi yang sedang dijalankan. menurut O’Donnell, ketika pemerintah negara Dunia Ketiga sedang melakukan pembangunan ekonomi dengan melakukan industri substitusi impor, rejim yang ada berifat nasionalistis dan demokratis. Hal ini dihubungkan dengan kenyataan bahwa dibutuhkan permintaan yang kuat di pasar dalam nege

ri. untuk ini, hak-hak politik rakyat, terutama hak-hak buruhnya, perlu diperkuat. maka, pemerintah lebih memperjuangkan nasib kelas ini. Tuntutan mereka untuk mendapat upah yang layak mendapat dukungan dari pemerintah. dengan kata lain, pemerintah menjadi lebih demokratis karena memperhatikan kebutuhan penduduk yang ada dibawah.

namun industri substitusi impor akan mengalami titik jenuh dan untuk mengatasi hal tersebut ekspor dalam negara dunia ketiga harus ditingkatkan yaitu dengan memproduksi komoditi yang mampu bersaing di pasar international. untuk bisa mewujudkan hal tersebut dibutuhkan modal besar, dan teknologi canggih untuk menuju proses industrialisasi hulu ke hilir. dimana tidak sekedar barang jadi yang diperoleh tapi juga barang setengah jadi, dan bukan sekedar barang konsumsi melainkan juga substitusi.

Pemerintah dunia ketiga pada dasarnya membutuhkan modal dan kerja sama dari pengusaha- pengusaha internasional untuk membantu perekonomian negaranya dengan menanamkan investasi di negara dunia ketiga. Salah satu prasyarat agar para investor mau menanamkan ialah dengan stabilitas politik yang baik di negara dunia ketiga. sayang hal tersebut sulit didapat sehingga pemerintah dunia ketiga menerapkan disiplin bagi warganya agar stabilitas perekonomian dapat dicapai dan investor investor mau menanamkan modalnya di negara dunia ketiga.  namun salah satu kelemahan sistem ekspor ialah pemerintah tidak lagi memperhatikan masyarakat kelas bawah sehingga perhatian mereka lebih terfokus kepada mereka kalangan yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi khsususnya pengusaha asing yang bisa menanamkan modalnya di negara dunia ketiga. akibatnya, pemerintah menjadi otoriter. inilah yang diisebut dengan gejala negara otoriter birokratis yang muncul saat industri beralih dari substitusi impor kepada industri berorientasi ekspor.  O’Donnell melukiskan bahwa pemerintah terus menerus menolak tuntutan politik para pemimpin masyarakat terutama yang berasal dari kelas bawah. para pemimpin rakyat juga disingkirkan dari kedudukan-kedudukan politik yang bisa mempengaruhi keputusan yang dilakukan oleh negara...(Collier dalam Budiman, 1996:112). karena itu, sebagai akibatnya pemerintah menjadi “sangat mandiri dalam mengahadapi masyarakatnya”.

O’ Donnell sebenarnya sedang menjelaskan apa yang terjadi di Argentina ketika pemerintahan Juan Peron digulingkan oleh rejim militer. Peron adalah presiden yang populis, yang sangat disayang oleh rakyatnya, terutama kaum buruh. pada saat itu memang Argentina sedang melakukan industrialisasi substitusi impor. industri ini kemudian mencapai titik jenuhnya. karena itu, ketika terjadi peralihan corak pembangunan industrinya, peralihan ini diikuti oleh sebuah kudeta militer, dan lahirlah negara otoriter birokratis.

Teori O’Donnell banyak menuai kritik. kalau teori ini hanya dipakai untuk menjelaskan kasus Argentina ketika jaman Juan Peron, tentu saja ini bisa dibenarkan. Tetapi,apakah teori ini dapat dianggap sebagai teori yang relatif universal. artinya, setiap ada usaha membangun industri yang berorientasi ekspor, apakah akan selalu muncul rejim otoriter? hal ini masih perlu diperdebatkan, karena dalam beberapa kasus tampaknya hal ini tidak terjadi. bahkan rejim otoriter sudah muncul ketika negara tersebut sedang menjalankan substitusi impor. karena itu, mungkin teori negara otoriter birokratis hanya bisa dipakai untuk kasus- kasus tertentu saja, dan tidak bisa dipakai untuk kasus lainnya.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Teori Negara Otoriter Birokratik adalah suatu kondisi dimana keadaan suatu negara dikendalikan oleh rejim otorier untuk menstabilkan masyarakat agar para investor mau menanamkan modalnya di negara tersebut sehingga pembangunan dapat tercapai. Namun tujuan dari pembangunan tersebut mengalami pembelokan dimana msyarakat yang menjadi subjek pembangunan tidak lagi diiindahkan kemauannya, sehingga tindakan otoriter pemerintah lebih cenderung menguntungkan sekelompok orang tertentu. sebagaimana terjadi di Argentina pada masa kepemimpinan Juan Peron.

Teori otoriter Birokratis mengaitkan masalah otoriterisme dengan pembangunan ekonomi suatu negara. Yaitu suatu proses yang terjadi pada saat suatu negara beralih dari industri substitusi impor yang lama kelamaan menjadi jenuh kepada industri substitusi ekspor.

Daftar Pustaka

       Hertanto, 2006, Teori-Teori Politik dan Pemikiran Plitik di Indonesia, Bandar Lampung.                                                                         .    Universitas Lampung

TUGAS MAKALAH SISTEM POLITIK INDONESIA

TEORI OTORITER BIROKRATIS DUNIA KETIGA

OLEH:

ANGELA CHATLYA  1216021009

AYU OKTAVIANI   1216021021

ARI HERVINA  1216021013

NASIRA  1216021081

RIZKA FAJRIANTI  1216021013

YUANITA RIATAMA  121602119

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS LAMPUNG 2013

public polisy

PELAYANAN PUBLIK KEDUA TERENDAH

Provinsi Lampung menempati Urutan Kedua Terendah dalam Sektor Pelayanan Publik berdasarkan survei yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2012( dikutip dari Lampost edisi Jumat 20 September 2013), indeks integritas Kota Bandar Lampung dalam pelayanan publik menempati urutan kedua terendah setelah Depok dari 13 kota yang disurvei. Pelayanan tersebut terutama dalam pengurusan surat izin usaha perdagangan (SIUP), izin mendirikan bangunan (IMB), dan layanan KTP yang masih dibawah standar KPK yaitu 6,0%. Survei yang dilakukan KPK berdasarkan sampel dari 30 unit layanan diantaranya; kepraktisan sistem prosedur operasional, keadilan layanan, praktik gratifikasi, fasilitas di sekitar lingkungan pelayanan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Peran warga dalam upaya tersebut sangat menunjang dimana warga menjadi partisipan dalam upaya pengawasan terhadapkinerja birokrasi yang tengah berjalan. Menurut Cahya H selaku direktur Pendaftar dan Pemeriksa Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN) jumlah pengaduan dari masyarakat Lampung selama rentang delapan tahun , yaitu dari 2004 sampai dengan 2012 ada 1.212 pengaduan yang masuk namun tidak semuabermuara pada tindak pidana Korupsi. itu artinya tingkat kepedulian masyarakat semakin meningkat terhadap upaya pemberantasan Korupsi.

Menurut KPK sebagaimana dikutip dari pernyataan Chaya, KPK melakukan koordinasi dan supervisi dalam penyusunan APBD dan pengadaan barang dan jasa. Terdapat adanya perhitungan yang belum riil. target pendapatan belum dihitung dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki. dalam pengadaan barang dan jasa, adanya survei harga yang tidak pas dengan yang ada di Lapangan.

Dalam kasus sebagaimana tersebut diatas yang dikutip dari Lampost edisi 20 September 2013. Terdapat indikasi adanya ketidaksesuaian Tugas, fungsi dan peran kepemimpinan dalam Pemerintah.
Menurut James A.F Stonen, tugas utama seorang pemimpin adalah:

1.Pemimpin bekerja dengan orang lain : Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk
bekerja dengan orang lain, salah satu dengan atasannya, staf, teman sekerja atau atasan lain dalam organisasi sebaik orang diluar organisasi.
2. Pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan (akontabilitas):
Seorang pemimpin bertanggungjawab untuk menyusun tugas menjalankan tugas,
mengadakan evaluasi, untuk mencapai outcome yang terbaik. Pemimpin bertanggung
jawab untuk kesuksesan stafnya tanpa kegagalan.
3. Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas : Proses kepemimpinan
dibatasi sumber, jadi pemimpin hanya dapat menyusun tugas dengan mendahulukan
prioritas. Dalam upaya pencapaian tujuan pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-
tugasnya kepada staf. Kemudian pemimpin harus dapat mengatur waktu secara
efektif,dan menyelesaikan masalah secara efektif.
4. Pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual : Seorang pemimpin harus menjadi seorang pemikir yang analitis dan konseptual. Selanjutnya dapat mengidentifikasi masalah dengan akurat. Pemimpin harus dapat menguraikan seluruh pekerjaan menjadi lebih jelas dan kaitannya dengan pekerjaan lain.
5. Manajer adalah forcing mediator : Konflik selalu terjadi pada setiap tim dan organisasi. Oleh karena itu, pemimpin harus dapat menjadi seorang mediator (penengah).
6. Pemimpin adalah politisi dan diplomat: Seorang pemimpin harus mampu mengajak dan melakukan kompromi. Sebagai seorang diplomat, seorang pemimpin harus dapat mewakili tim atau organisasinya.
7. Pemimpin membuat keputusan yang sulit : Seorang pemimpin harus dapat memecahkan masalah.

dari ke7 Tugas Pemimpin yang dikemukakan A.F Stonen terdapat ketidaksesuaian Tugas atau pelaksanaan tugas yang kurang maksimal dari Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu Pada point 1 dan 2 Pemerintah Kota Bandar Lampung bertanggung jawab kepada masyarakat Kota Bandar Lampung dan juga Pemerintah di atasnya yaitu Pusat dan Daerah. Namun perihal ketidakmaksimalan dalam upaya mengemban tugas dan indikasi terhadap terhadap perilaku menyimpang menyurutkan hal tersebut. Indikasi tersebut terlihat dari adanya anggaran dalam APBD yang tidak sesuai dengan yang ada di Lapangan.

Dalam upaya menjalankan fungsi kepemimpinan yaitu; Fungsi Perintah, Fungsi Konsultatif, Fungsi Partisipatif, dan Fungsi Delegasi. Perintah Kota Bandar Lampung masih belum menjalankan Fungsi Perintah dan Fungsi Konsultatif dengan semestinya. Fungsi Perintah yaitu fungsi Pemerintah dalam mengemban tugas birokrasi yang mengutamakan pelayanan kepada objek pemerintah yaitu masyarakat. Dengan adanya survei tersebut dapat dinyatakan masih belum maksimal. Fungsi Konsultatif, memberikan Konsultasi dan arahan kepada masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Dalam sektor Publik hal tersebut berkaitan dimana Pemerintah berhubungan langsung dengan msyarakat dalam upaya penyelesaian permasalahan masyarakat seperti pencatatan administratif dan sebagainya. Dengan adanya survei ini dapat kembali dikatakan masih belum dijalankan dengan baik.

Dalam Menjalankan peranannya Pemerintah Kota Bandar Lampung juga masih kurang dalam upaya memotivasi dan mempengaruhi. Memotivasi dalam hal partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pelayanan dan mempengaruhi yaitu memberikan teladan dan contoh yang baik kepada masyarakat. Dalam upaya memotivasi, meskipun progress partisipasi masyarakat dalam kasus ini sudah mulai baik namun adakalanya masih perlu untuk ditingkatkan.

Kesimpulan dalam Kasus ini adalah Mutu Pelayanan Pemerintah kepada masyarakat perlu ditingkatkan. Selain itu aspek pendukung pemerintah yaitu masyarakat juga ditingkatkan. caranya yaitu dengan memperbaiki kualitas pelayanan itu sendiri, transparansi, dan informasi. Dengan adanya survei yang dilakukan KPK sebagai badan yang independen sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kinerja birokrasi. Daerah yang surveinya menempati urutan terendah akan terpasu untukmeningkatkan kinerjanya begitu juga sebaliknya daerah yang kinerjanya dinilai baik akan berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan mutukinerjanya. Harapannya survei tidak hanya berhenti pada hasil melainkan juga perbaikan dan peningkatan hasil survei tersebut bagi daerah yang telah disurvei.