teori dunia ketiga

Teri teori tentang negara di dunia ketiga

Pada dasar nya tidak ada teori tersendiri tentang negra dunia ketiga, maka yang dibahas bukan lah sebuah teori baru tentang negara dunia ketiga, tetapi gejala negara di dunia ketiga yang karena kondisinya yang sepesipik menghasilkan juga sipat sipat yang sepesipik, dunia ketiga dirumuskan sebagai bagian dunia yang pada umumnya lebih miskin, ketimbang negara negara industri maju, dunia ketiga adalah negara negara sedang berkembang yang kebanyakan berada diasia, afrika dan amerika latin (budiman, 1996: 107 – 116)

Sebenar nya setelah bubarnya negara negara yang mengikuti sistem sosialisrne di uni soviet dan eropa timur ( yang sering kali dinamakan sebagai dunia kedua) nama dunia ketiga sudah kurang bermakna lagi tetapi karena sebutan dunia ketiga sudah populer nama ini masih dipakai

(HERTANTO)

Teori negara pasca kolonial

Pencetus teori ini adalah seorang sarjana dari pakistan, Hamza Alavi (1972). Teori ini menjelaskan rejim otoriter di dunia ketiga berdasarkan faktor-faktor kelembagaan. Teori ini mengatakan bahwa negara-neara merdeka yang muncul di dunia ketiga yang sebelumnya dijajah, terlanjur mempunyai kekuasaan yang besar. Pemerintah berdiri di klas-klas sosial yang ada. Kekuasaanya lebih besar daripada kekuatan yang di tangan rakyatnya. Hal ini disebabkan karena ketika masyarakat ini masih dijajah, negara kolonial ketika itu dipersiapkan untuk menguasai masyarakat yang dijajahnya. Pakta dominasi yang ada adalah pakta yang tidak mengikutkan peran-serta masyarakat jajahan. Negara kolonial adalah perpanjangan tangan dari negara induk yang menjajahnya, dan mengikuti petunjuk dari negara induknya. Terhadap masya-rakat yang dijajahnya, pemerintah kolonial bersikap otoriter dan memerintah berdasarkan kekuasaan yang hampir mutlak.

Neara kolonial diatur sedemikian rupa, sehingga aparat birokrasi, perangkat hukum dan kekuatan militer yang ada dipakai untuk memperkuat kekuasaan negara. Sedangkan organisasi sosial-politik di bawah yang mau menguatkan kedaulatan rakyat, dihancurkan atau dibatasi ruang geraknya. Ketika masyarakat jajahan ini berhasil memperoleh kemerdekaan, pemerintah atau birokrasi kolonial yang ada masih tetep utuh. Penguasa nasional yang baru sering kali merasa bahwa perangkat kekuasaan ini memudahkan mereka untuk memerintah. Karena itu, di banyak negara dunia ketiga yang memperoleh kemerdekaan, bentuk pemerintahannya terus dipertahankan, atau sangat sedikit diubah oleh penguasa yang baru. Inilah yang oleh Alavi disebut sebagai negara pasca kolonial.

Dalam negara pasca kolonial, pakta dominasi pada dasarnya masih sama dengan masa kolonial. Peme-rintah menggalang kekuatannya tanpa melibatkan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Negara berada di atas masyarakat. Beda antara kedua jenis negara ini adalah: negara kolonial berinduk ke negara asing, Ne-gara pasca kolonial berdiri sendiri.

Dengan teorinya ini, Alavi mencoba menjelaskan mengapa di banyak negara dunia ketiga, negara memerintah dengan kekuasaan yang otoriter sudah ada disana, tinggal memakainya saja. Daninilah yang digunakan oleh penguasa yang baru memerintah. Disamping itu juga ada beberapa kenyataan, yaitu penguasa baru itu belum terbiasa memegang kekuasaan, dan ada banyak tuntutan dari masyarakat yang baru merdeka (yang mengharap banyak, bahkan terlalu banyak, dari kemerdekaan yang baru diperolehnya). Karena itu, diperlukan kekuasaan otoriter untuk menjalankan pemerintahan. Maka pemerintah baru lalu menggunakan peralatan negara kolonial yang sudah ada.

Gejala ini tidak terjadi disemjua negara bekas jajahan didunia ketiga. Hal ini tergantung pada kematangan (taraf pendidikan) masyarakat yang baru merdeka tersebut, di samping organisasi politik yang ada, bentuk perjuangan kemerdekaanya (lebih melalui proses politik yang damai atau melalui pertempuran militer), dan banyak lagi faktor lainnya. Studi tentang faktor-faktor apa saja yang melahirkan negara pasca kolonial yang otoriter kiranya menarik untuk dilakukan.

Konflik yang terjadi dalam negara Dunia ketiga

Berdasarkan pengamatan di Asia Tenggara terbagi kedalam dua dimensi yaitu internal dan eksternal. Mengingat memburuknya ketahanan masing-masing negara Asia Tenggara. Semakin besar ancaman yang berasal dari suatu negeri maka semakin besar pula ancaman eksternalnya. Sumber ketidakstabilan negeri bersifat ekonomi, sosial, dan bahkan budaya serta idiologi.

Permasalahan yang ada di negara di negara dunia ketiga diantaranya:

1.       Pembangunan nasional yang berdampak pada perubahan nilai-nilai budaya masyarakat dan ketimpangan distribusi pembangunan.

2.       Persatuan negara dan bangsa

3.       Penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia

4.       Suksesi politik

Pembangunan nasional

Ketidakpastian ekonomi international mempengaruhi prestasi di negara-negara Asean. Meningkatnya harga energi, menmbulkan tekanan-tekanan, terutama Thailand dan Philipina. Di indonesia selepas masa kolonial /belanda kita dapati krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pembayaran hutang Belanda akibat keputusan KMB. Melimpahnya sumber daya yang ada tidak menjadi solusi terhadap krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. tindakan-tindakan jangka pendek dirasa dapat menyelesaikan masalah tersebut, namun akan dirasa lebih mudah mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari pada mengatasi efek samping  dari keberhasilan pembangunan.

Perubahan sosial budaya yang membangitkan pencarian suatu identitas nasional baru. Hal tersebut mempengaruhi masuknya nilai-nilai budaya dari luar, sebagaimana yang terjadi di Indonesia dengan masuknya kolonialisme Portugis menybabkan terjadinya kulturasi budaya Portugis ke Indonesia sebagi contoh seni musik keroncong yang berawal dari instrumen musik Kentrung dari Portugis.

Idealnya, masuknya budaya asing harus difilterasi dengan kebudayaan tradisional. Identitas kultural dinegara berkembang khususnya Asean belum tercapai. Dalam periode transisi dapat memunculkan perasaan tidak aman.

Pembangunan jug menimbulkan masalah lain seperti melonjaknya pemintaan, konsumsi yang berlebihan, konsumsi yang berlebihan dan ketimpangan dalam distribusi pembangunan yang dipilih, yaitu pilihan terhadap perekonomian terbuka yang bergantung pada mekanisme pasar.

Persatuan Nasional

Persatuan bangsa dan negara menjadi suatu masalah karena sejarah. Masing-masing negara anggota Asean terdiri dari banyak suku dan agama yang berbeda-beda, dan fakta ini cenderung mempunyai implikasi sosio-politik. Dewasa ini, philipina menghadapi masalah minoritas muslim selatan. Malaysia masih menghadapi masalah Pembauran suku Melayu dan cina yang masing-masing merupakan 45% dan 35% dari penduduknya. Singapura masih berulat membina suatu bangsa Singapura. Thailand mempunyai banyak suku minoritas dalam batas-batas negaranya. Indonesia terdiri dari banyak kelompok etnis.

Partisipasi Politik

Pembangunan politik memberikan kepada rakyat perasaan partisipasi yang lebih besar dalam proses pembuatan kebijaksanaan. Pembangunan politik yang sehat disesuaikan dengan tahap-tahap pembangunan ekonimo, adalah salah satu cara untuk mengatasi pengaruh negatif dari pembangunan. Pemerintah bersama dengan para pemimpin masyarakat, haruslah merancang dan melaksanakan rencana-rencana pembangunan politik jangka panjan.

Masalah suksesi

Demokrasi itu akan bekerja bila transfer kekuasaan dapat berlangsung lancar dan konstitusiona. Eksistensi lenbaga-lembaga sosio-politik yang didirikan, cenderung menjamin kelangsungan pembangunan, dimana nasib bangsa tidak lagi bergantung pada satu orang saja. Dalam tahun 1980an, semua negara ASEAN akan menghadapi masalah suksesi. Kendatipun adanya kelemahan-kelemahan mereka, para pemiimpin-pemimpin negara- negara mereka masingmasing. Mereka telah melaksanakan kepemimpinannya yang kuat dari basis sokongan rakyatt yang luas.

Pradigma pertumbuhan(Growet)

Pradigma yang dipandang tertua dalam masalah pembangunan aadalah pradigma pertumbuhan atau pradigma ekonomi moneter murni yang menguwasai pemikiran para ahli dan cendikiawan setelah berakhir nya perang dunia ke II.pada waktu itu dalam dasawarsa perserikatan bangsa-bangsa ke I (1960-1970) mencanangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% setiap tahun bagi negara-negara berkembang.

Menurut kuznets, mau tidak mau kepentingan yang tinggi antara pemerataan dan pertumbuhan ekonomi akan terjadi . pada tahap I terlihat adanya pertumbuhan yang tinggi, tapi pemerataan kecil. Pada tahap II,pemerataan tinggi tapi pertumbuhan kecill dan barulah pada tahap ke III akan dicapai pemerataan yang tinggi disertai dengan pertumbuhan yang tinggi pula.

Semua mengangap pembangunan itu sama dengan pertumbuhan ekonomi ,bahwa pertumbuhan ekonomi itu adalah fungsi dan investasi, yang berarti tergantung pada jumlah modal dan teknologi yang ditanam dalam suatu masarakat.dengan demikian menurut teori tersebut, maka suatu proses pertumbuhan ekonomi melalui beberapa tahapnya nanti akan dengan sendirinya “membangun “ masarakat seluruh bangsa dan negara.(konflik dunia ketiga;christopher Bertram;1988)

Macam-Macam Sistem Ekonomi

1.Sistem Ekonomi Sosialis-Komunistik

Dalam sistem ekonomi sosialis-komunistis adalah kebalikannya, dimana sumber daya ekonomi atau faktor produksi dikuasai sebagai milik negara. Suatu negara yang menganut sistem ekonomi sosialis-komunis, menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam menjalankan dan memajukan perekonomian.

Dalam sistem ini yang menonjol adalah kebersamaan, dimana semua alat produksi adalah milik bersama (negara) dan didistribusikan untuk kepentingan bersama sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

2.Sistem Ekonomi Liberal-Kapitalis

Sistem ekonomi liberal-kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atau sumber daya-sumber daya ekonomi atau faktor produksi. Secara garis besar, ciri-ciri ekonomi liberal kapitalis adalah sebagai berikut :

1. Adanya pengakuan yang luas terhadap hak pribadi
2. Praktek perekonomian di atus menurut mekanisme pasar
3. Praktek perekonomian digerakan oleh motif keuntungan (profile motife)

3.Sistem Ekonomi Campuran (mixed ekonomi )

Di samping kedua ekstrim sistem ekonomi tersebut, terdapat sebuah sistem yang lain yang merupakan “atas campuran : antara keduanya, dengan berbagai fariasi kadar donasinya, dengan berbagai fariasi nama dan oleh istilahnya. Sistem ekonomi campuran pada umumnya diterapkan oleh negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ke tiga. Beberapa negara di antaranya cukup konsisten dalam meramu sistem ekonomi campuran, dalam arti kadar kapitalisnya selalu lebih tinggi (contoh Filipina) atau bobot sosialismenya lebih besar (contoh India). Namun banyak pula yang goyah dalam meramu campuran kedua sistem ini, kadang-kadang condong kapitalistik.

Pada dasarnya sistem ekonomi campuran atau sistem ekonomi kerakyatan dengan persaingan terkendali, merupakan sistem ekonomi yang paling cocok untuk mengelola perekonomian di Indonesia, namun demikian akhir-akhir ini sistem ekonomi Indonesia semakin condong ke ekonomi liberal dan kapitalis hal ini ditandai dengan derasnya modal asing yang masuk ke Indonesia dan banyaknya BUMN dan BUMD yang telah diprivatisasi. Kecenderungan tersebut dipacu derasnya arus globalisasi dan bubarnya sejumlah negara komunis di Eropa Timur yang bersistem ekonomi sosialisme-komunistik(agus hadiawan; teori pembangunan;2006)

Catatan Skripsi Unila 2013

Mendengar kata skripsi, mayoritas dari kita akan terbayang dengan kelulusan. Benar bahwa skripsi merupakan prasyarat kelulusan bagi mahasiswa S1. Skripsi memiliki tema dan gagasan yang bermacam-macam tergantung dari jurusan dan isu yang akan dikaji oleh si Pembuat skripsi. Dalam kesempatan kali ini saya mencoba memaparkan perjalanan Skripsi tahun 2013. Alasan mengapa saya memaparkan perjalanan Skripsi tahun 2013,  Karena minimnya kesempatan untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan skripsi. Catatan ini pun berbeda dari segi tema dengan contoh perjalanan skripsi yang dicontohkan oleh Bapak Dosen pengajar Mata Kuliah Metode Ilmu Politik dan Pemerintahan dimana ada lebih dari satu masa untuk mengetahui pergeseran tema skripsi.

Catatan Skripsi ini mengelompokkan judul-judul Skripsi kedalam segi tema derdasarkan Pendekatan Negara atau Politik, Publik, dan Privat. Dalam Pendekatan Negara atau Politik Tema skripsi dapat berupa hal-hal yang berkenaan dengan Kenegaraan seperti institusi-institusi Pemerintah dan non Pemerintan, Pemilu, Proses Politik dan sebagainya berkenaan dengan tema. Dari segi Pendekatan Publik dapat berupa kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, pengelolaan fasilitas publik,administrasi publik dan lain-lain berkenaan dengan hal tersebut. Dari Pendekatan Privat biasanya lebih mengarah kepada segala sesuatu di luar ranah Publik dan Politik.

Dari awal pengumpulan skripsi ditahun 2013 tepatnya dibulan Januari terdapat sekitar 3 skripsi yang masuk di Ruang Baca Fisip dengan judul “ Posisi dan Peran Masyarakat Sipil dan Kota Bandar Lampung” oleh Abror(14/1/013), “ Model Kaderisasi Partai Politik pada DPW PKS Provinsi Lampung” oleh Agus Toni(28/1/013), dan “ Demokrasi Lokal Tanah Datar dalam Pemilihan Wali Nagari di Kenangarian Sungayang” oleh Nanda Suban Hari(31/1/013).

Pada Bulan Februari, terdapat tiga skripsi yang dikumpul di Ruang baca diantaranya;” Penerapan Sikap Budaya Nemui Nyimah dalam Pelayanan Publik” oleh Ayu Al Qarana(13/2/013), “Proses Marjinalisasi Sistem Pemerintahan Adat Lampung dalam Hegemoni dan Kekuasaan Pemerintah Daerah”oleh Ridho Akbar( 20/2/013), dan “Efektifitas Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Izin Usaha Mini Market.

Perjalanan Skripsi di tahun 2013 terus berlanjut di Bulan Maret, April, Mei, Juni, dan Juli. Jumlah Keseluruhan Skripsi sebanyak 27 judul yang dapat di kelompokkan kedalam tiga ranah yaitu Ranah Politik, Publik, dan Privat.

Berdasarkan analisis yang saya buat, dalam Ranah Publik terdapat 11 judul yang berkaitan dengan ranah Publik beberapa sampel judul skripsi diantaranya; “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran” oleh Duwi Oftusari(1/2/013), “Akuntabilitas Kepala Kampung Gunung Agung dalam Mengelola Alokasi Dana Kampung”oleh Riana Rachman (3/6/013), dan “ Efektifitas Pelaksana Program Jam Belajar Masyarakat di Kota Metro”oleh Adhiyanti Hani Erviana (2/7/013). Dalam ranah Publik, Judul skripsi mengngkat persoalan Kelembagaan di sektor Publik dengan mengacu pada aspek evaluatif yang membandingkan antara ideal dengan kenyataannya. Selain itu judul skripsi juga mengacu kepada objek kebijakan publik yaitu masyarakat. Dimana tolak ukur keberhasilan dari suatu kebijakan sektor publik dibahas dalam skripsi, contoh sampelnya ialah” Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan”.

Dalam Ranah Politik terdapat 16 judul skripsi yang berkaitan dengan hal Politik dimana sub kajian dari judul tersebut mengacu pada tema State Centric yang dirangkai dengan pendekatan formalis , yakni mendekati dan merangkai persoalan Politik Kelembagaan. Selain itu analisis Aspeknya hampir sama dengan judul skripsi yang masuk dalam ranah publik yaitu membandingkan antara ideal dan kenyataannya. Beberapa contoh skripsi yang masuk ranah ini diantaranya; “ Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Apatisme Politik Masyarakat Pekon Sukoharjo III pada Pilkada Pringsewu Tahun 2011”oleh Alvindra, “Rekruitment Caleg Kepala Daerah pada Pilkada Kabupaten Way Kanan” oleh Adi Kusnadi(27/6/013), dan “Persepsi Masyarakat terhadap Sosialisasi Pencalonan Herman HN Menjelang Pemilu Gubernur Lampung” oleh Melisa Handayani(24/7/013). Dari Ketiga Judul Skripsi tersebut dapat dianalisis bahwa isu sedang dan akan terjadi mempengaruhi judul skripsi yang dibuat. Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa waktu mendatang Lampung akan melakukan pesta Demokrasi untuk memilih Gubernur Lampung, hal tersebut berkorelasi dengan judul skripsi yang bertemakan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat.

Ditahun 2013 belum ada Skripsi yang masuk kedalam ranah Privat, kebanyakan dari judul skripsi mengambil ranah Negara atau Politik dan Publik. Dari Jumlah keseluruhan data judul skripsi ditahun 2013 sebanyak 16 judul skirpsi bertemakan tentang Negara atau Politik, dan 11 bertemakan Publik hal tersebut sedikit banyak dilatar belakangi oleh isu yang sedang hangat dimasyarakat dan kemampuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa untuk tahun 2013 tema tentang negara dan politik menjadi pilihan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir study mereka.

Warning!!!

Kesimpulan catatan skripsi ini bukan kesimpulan akhir mengingat perjalanan skripsi ditahun 2013 masih belum berakhir.

teori otoriter birokratik

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah - Nya ,sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul  “ Teori otoriter birokratik”

 Dalam penyusunan malakah ini, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyusunannya, baik dalam penyajian data, bahasa maupun sistematika pembahasannya. Penulis juga mengharapkan masukan atau kritikan maupun saran yang bersifat membangun demi kesempurnaannya di masa yang akan datang.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan pada kesempatan ini Mudah-mudahan dengan adanya makalah  ini sedikit banyaknya dapat membawa manfaat kepada kita semua, dan juga dapat menjadi referensi.

 

       Unila,  15   April  2013

  Penulis 

     BAB  I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang Masalah

Fenomena Politik di Negara Dunia ketiga terbagi kedalam tiga teori yaitu: Teori Budaya, Teori Paska kolonial, Teori Otoriter Birokratis, Teori Aliansi Segitiga, dan realitas perkembangan Demokrasi di negara-negara berkembang yang kebanyakan berada di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Teori otoriter birokratis adalah salah satu fenomena yang ada pada pemikiran dunia ketiga. teori ini mengaitkan masalah otoriterisme dengan tahap pembangunan ekonomi yang digambarkan oleh O’Donnell.

Kebanyakan dari kita masih banyak yang belum mengetahui apa yang dimaksud dengan teroi tersebut, sehingga dalam makalah ini akan dijelaskan tentang” Teori Otoriter Birokratis”.

B.       Perumusan masalah

Penulis Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latarbelakang, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu :

Apa yang dimaksud dengan Teori Otoriter Birokratis?

C.     Tujuan Penulisan

a.       Sebagai sarana peningkatan wawasan dan juga ilmu bagi penulis dan para membaca.

b.      Menjadi Salah satu referensi bagi penulis dan pembaca.

F.   Manfaat Penulisan

a.    Dengan adanya makalah ini diharapkan untuk meningkatkan wawasan dan juga pengetahuan penulis dan para pembaca sebagai bekal dalam menghadapi masa depan  yang penuh persaingan dan akan hanya sanggup terpecahkan dengan ilmu pengetahuan .

b.    Makalah ini bisa menjadi salah satu referensi mata kuliah Sistem Politik Indonesi.

BAB II

PEMBAHASAN

Teori Negara Otoriter Birokratis

Teori Negara Ototriter Birokratik termasuk kedalam pemikiran politik dunia ketiga yang dicetuskan oleh Guillermo O’Donnell, seorang sarjana Argentina, mengaitkan masalah otoriterisme ini dengan tahap pembangunan ekonomi.

O’Donnell menghubungkan bentuk rejim(demokratis dan otoriter) dengan taraf perkembangan ekonomi yang sedang dijalankan. menurut O’Donnell, ketika pemerintah negara Dunia Ketiga sedang melakukan pembangunan ekonomi dengan melakukan industri substitusi impor, rejim yang ada berifat nasionalistis dan demokratis. Hal ini dihubungkan dengan kenyataan bahwa dibutuhkan permintaan yang kuat di pasar dalam nege

ri. untuk ini, hak-hak politik rakyat, terutama hak-hak buruhnya, perlu diperkuat. maka, pemerintah lebih memperjuangkan nasib kelas ini. Tuntutan mereka untuk mendapat upah yang layak mendapat dukungan dari pemerintah. dengan kata lain, pemerintah menjadi lebih demokratis karena memperhatikan kebutuhan penduduk yang ada dibawah.

namun industri substitusi impor akan mengalami titik jenuh dan untuk mengatasi hal tersebut ekspor dalam negara dunia ketiga harus ditingkatkan yaitu dengan memproduksi komoditi yang mampu bersaing di pasar international. untuk bisa mewujudkan hal tersebut dibutuhkan modal besar, dan teknologi canggih untuk menuju proses industrialisasi hulu ke hilir. dimana tidak sekedar barang jadi yang diperoleh tapi juga barang setengah jadi, dan bukan sekedar barang konsumsi melainkan juga substitusi.

Pemerintah dunia ketiga pada dasarnya membutuhkan modal dan kerja sama dari pengusaha- pengusaha internasional untuk membantu perekonomian negaranya dengan menanamkan investasi di negara dunia ketiga. Salah satu prasyarat agar para investor mau menanamkan ialah dengan stabilitas politik yang baik di negara dunia ketiga. sayang hal tersebut sulit didapat sehingga pemerintah dunia ketiga menerapkan disiplin bagi warganya agar stabilitas perekonomian dapat dicapai dan investor investor mau menanamkan modalnya di negara dunia ketiga.  namun salah satu kelemahan sistem ekspor ialah pemerintah tidak lagi memperhatikan masyarakat kelas bawah sehingga perhatian mereka lebih terfokus kepada mereka kalangan yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi khsususnya pengusaha asing yang bisa menanamkan modalnya di negara dunia ketiga. akibatnya, pemerintah menjadi otoriter. inilah yang diisebut dengan gejala negara otoriter birokratis yang muncul saat industri beralih dari substitusi impor kepada industri berorientasi ekspor.  O’Donnell melukiskan bahwa pemerintah terus menerus menolak tuntutan politik para pemimpin masyarakat terutama yang berasal dari kelas bawah. para pemimpin rakyat juga disingkirkan dari kedudukan-kedudukan politik yang bisa mempengaruhi keputusan yang dilakukan oleh negara...(Collier dalam Budiman, 1996:112). karena itu, sebagai akibatnya pemerintah menjadi “sangat mandiri dalam mengahadapi masyarakatnya”.

O’ Donnell sebenarnya sedang menjelaskan apa yang terjadi di Argentina ketika pemerintahan Juan Peron digulingkan oleh rejim militer. Peron adalah presiden yang populis, yang sangat disayang oleh rakyatnya, terutama kaum buruh. pada saat itu memang Argentina sedang melakukan industrialisasi substitusi impor. industri ini kemudian mencapai titik jenuhnya. karena itu, ketika terjadi peralihan corak pembangunan industrinya, peralihan ini diikuti oleh sebuah kudeta militer, dan lahirlah negara otoriter birokratis.

Teori O’Donnell banyak menuai kritik. kalau teori ini hanya dipakai untuk menjelaskan kasus Argentina ketika jaman Juan Peron, tentu saja ini bisa dibenarkan. Tetapi,apakah teori ini dapat dianggap sebagai teori yang relatif universal. artinya, setiap ada usaha membangun industri yang berorientasi ekspor, apakah akan selalu muncul rejim otoriter? hal ini masih perlu diperdebatkan, karena dalam beberapa kasus tampaknya hal ini tidak terjadi. bahkan rejim otoriter sudah muncul ketika negara tersebut sedang menjalankan substitusi impor. karena itu, mungkin teori negara otoriter birokratis hanya bisa dipakai untuk kasus- kasus tertentu saja, dan tidak bisa dipakai untuk kasus lainnya.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Teori Negara Otoriter Birokratik adalah suatu kondisi dimana keadaan suatu negara dikendalikan oleh rejim otorier untuk menstabilkan masyarakat agar para investor mau menanamkan modalnya di negara tersebut sehingga pembangunan dapat tercapai. Namun tujuan dari pembangunan tersebut mengalami pembelokan dimana msyarakat yang menjadi subjek pembangunan tidak lagi diiindahkan kemauannya, sehingga tindakan otoriter pemerintah lebih cenderung menguntungkan sekelompok orang tertentu. sebagaimana terjadi di Argentina pada masa kepemimpinan Juan Peron.

Teori otoriter Birokratis mengaitkan masalah otoriterisme dengan pembangunan ekonomi suatu negara. Yaitu suatu proses yang terjadi pada saat suatu negara beralih dari industri substitusi impor yang lama kelamaan menjadi jenuh kepada industri substitusi ekspor.

Daftar Pustaka

       Hertanto, 2006, Teori-Teori Politik dan Pemikiran Plitik di Indonesia, Bandar Lampung.                                                                         .    Universitas Lampung

TUGAS MAKALAH SISTEM POLITIK INDONESIA

TEORI OTORITER BIROKRATIS DUNIA KETIGA

OLEH:

ANGELA CHATLYA  1216021009

AYU OKTAVIANI   1216021021

ARI HERVINA  1216021013

NASIRA  1216021081

RIZKA FAJRIANTI  1216021013

YUANITA RIATAMA  121602119

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS LAMPUNG 2013